Presiden Teken Perpres Baru Tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Presiden) yang mengatur pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditandatangani Jokowi pada tanggal 16 Oktober 2018 ini terbit untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.

Selain itu, juga menggantikan Perpres yang sebelumnya lahir yaitu Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Beberapa hal yang diatur dalam Perpres ini di antaranya terkait pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Adminduk.
Sementara pelayanan pencatatan sipil terdiri atas kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta.

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat, memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk, serta integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi.

Selain itu, juga berdasarkan prinsip pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan efisien dan efektif.

Selain itu, Perpres ini juga mengatur sanksi administrasi.

Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan denda administratif tersebut dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan.

Sementara denda administratif dikenakan terhadap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Adminduk.

Terakhir, denda administratif dikenakan terhadap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Adminduk. Dukcapil***

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)